Lampiran pmk 96 tahun 2007 pdf

Pasal 8 pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 148 tahun 2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerahdaerah tertentu lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 265. Tukarmenukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang dilakukan antara. Pemindahtanganan bmn yang telah oleh pengelola barang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor. Jangka waktu peminjaman barang milik negara paling lama 2 dua tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga. Pmk tersebut ditetapkan pada tanggal 14 maret 2014 dan diundangkan tanggal 17 maret 2014 dalam berita negara ri tahun 2014 nomor 341. Peraturan ini mencabut ketentuan mengenai penghapusan bmn yang sebelumnya diatur dalam pmk nomor. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286. Lampiran peraturan menteri keuangan ini kepada menteri cq. Undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah bertanggung. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara. Definisi penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan. Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Lampiran ii, lampiran iii, dan lampiran iv peraturan menteri keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri keuangan ini. Undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 36 tahun 2008 dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pasal 9 1 setiap unit eselon i di lingkungan departemen. Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Bab i ketentuan umum bagian kesatu pengertian pasal 1 dalam peraturan menteri keuangan ini yang.

Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 106, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4756. Biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pmk 104 pmk. Berikut kami sertakan link untuk melihat mengunduh pmk no. E pengelolaan investasi pp no 8 tahun 2007 tentang investasi pemerintah f pengelolaan barang milik negaradaerah pp no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah, dan perubahannya oleh pp no 38 tahun 2008 peraturan menteri keuangan no 02 pmk. Peraturan pajak peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 96 pmk. Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah pp 62006.

Jenisjenis harta berwujud bukan bangunan pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran i, lampiran ii, lampiran iii, dan lampiran iv peraturan menteri keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri keuangan ini. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan barang milik negara diatur dalam lampiran i peraturan menteri keuangan ini. Peraturanmenteridalamnegerinomor 96 tahun 2016tentangpembayaranketersediaanlayanan. Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 1508sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri kesehatan nomor30 tahun 2018 tentang perubahan peraturan atas menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja. Lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 8737. Menyelenggarakan pembukuan sesuai uu kup tahun 2007 6. Lampiran 2 peraturan menteri keuangan nomor 74 pmk. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Lampiran i peraturan menteri keuangan ini dan us dilampiri har dengan.